Paraparatv.id |Jayapura| – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua berhasil memetakan sejumlah daerah yang dinilai rawan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang.
Dari total 8 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di Provinsi Papua, ada beberapa daerah yang dianggap paling rawan dalam pelaksanaan Pilkada dengan segala kondisinya termasuk dengan topografi wilayah.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin kepada wartawan di salah satu Hotel berbintang di Kota Jayapura menuturkan bahwa kerawanan dalam Pemilu dan Pilkada bukan hanya soal kecurangan semata.
Diungkapnya, banyak faktor yang dapat dijadikan tolok ukur kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Salah satunya adalah Kondisi topografi dan geografis wilayah.
“Untuk di Papua wilayah yang sangat sulit dijangkau adalah beberapa Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya. Kondisi geografis juga menjadi salah satu faktor kenapa daerah bisa dikatakan rawan. Seperti di Mamberamo Raya kerawanan yang dikhawatirkan adalah soal keterlambatan pendistribusian logistik Pilkada” kata Hardin, Selasa (17/09).
Menurutnya, jika pendistribusian logistik Pilkada terlambat maka seluruh proses dan tahapan Pilkada di suatu daerah pastinya akan berubah dari jadwal yang telah ditetapkan karena akan berpengaruh pada proses rekapitulasi dan proses lainnya.
Meski demikian, Hardin mengemukakan bahwa tingkat kerawanan Pilkada di Kabupaten Mamberamo Raya termasuk dalam kategori sedang.
Sementara daerah yang dinilai tingkat kerawanannya cukup tinggi dalam Pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini adalah Kabupaten Jayapura, Sarmi dan Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura.
“Yang renda itu cuma Supiori. Empat Kabupaten Lainnya, Mamberamo Raya, Waropen, Keerom dan Biak Numfor itu sedang” kata Hardin.
Hardin menuturkan ada empat dimensi yang digunakan untuk memetakan kerawanan Pilkada di Papua.
Dimensi pertama adalah Sosial-Politik kemudian Penyelenggaraan Pemilunya lalu hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan yang keempat adalah partisipasi dari pemilih itu sendiri.
Sebab menurutnya, rendahnya partisipasi dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada juga termasuk sebagai hal yang dianggap paling rawan. “Empat dimensi itu yang menjadi dasar dari pemetaan kerawanan ini” ungkap Hardin.
Dijelaskannya berkaitan dengan dimensi partisipasi. Kurangnya partisipasi dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada itu biasanya terjadi karena kurang masifnya sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya menyalurkan hak pilih. (Arie)
